nusakini.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menegaskan perhatian serius pemerintah untuk membenahi kebijakan pangan. Pernyataan itu terangkum saat menerima Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, Bupati Majalengka Sutrisno, dan Bupati Kuningan Acep Purnama, di Kantor Staf Presiden, Jum’at (12/8/2016).

Pada kesempatan itu, Teten menerima laporan tentang kerusakan infrastruktur pangan, terutama irigasi, di Jawa Barat. 

“Ada 41 persen infrastruktur pangan provinsi yang rusak, ditambah 46 persen infrastruktur pangan milik kabupaten kota yang mengalami masalah,” kata Teten. 

Ia mencontohkan terjadinya pendangkalan Waduk Darma di Kabupaten Kuningan yang harus segera diatasi. 

Selain menerima laporan kondisi infrastruktur pangan di Jawa Barat, Kantor Staf Presiden tengah menunggu informasi serupa dari provinsi lain yang selama ini menjadi lumbung pangan, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. 

Teten menjelaskan, dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, perekonomian nasional sangat bergantung kepada belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. 

“Untuk menjamin tingkat konsumsi itu, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus harga pangan yang tinggi,” kata Teten. 

Karena itulah, selain membangun waduk-waduk baru, pemerintah juga mendata dan memperbaiki saluran irigasi yang rusak. Khusus untuk Jawa Barat, produksi pangan diprediksi meningkat tajam saat Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang mulai beroperasi tahun depan. Dari pembangunan waduk ini, setidaknya ada peningkatan panen dari 90 ribu hektar lahan, ditambah 14 ribu hektar lahan lain di Cirebon dan Indramayu, yang selama ini tergenang banjir, dapat diselamatkan. “Jadi, Jawa Barat dapat mempertahankan predikat sebagai salah satu provinsi sentra beras nasional,” kata Teten. (Ifm/mk)